New

A.  Latar Belakang 

Niat untuk berkontribusi di APJII di insiparasi oleh keberhasilan bu Risma dan pak Yonan  berhasil melakukan transformasi di organisasi atau lembaga yg mereka pimpin dengan menamankan good governance dalam Organisasi dan tetap berkelanjutan hingga sekarang. Kalau dulu kita mengenal Pak Cacuk Sudaryanto yg berhasil melakukan transformasi di Telkom dan menjadi legend di Industri Telekomunikasi.

APJII adalah Organisasi nirlaba yang cukup besar baik dari aspek jumlah Anggotanya maupun dari aspek turn over penerimaannya begitu juga dengan kegiatannya banyak, harus bertransformasi sebagai organisasi yg modern sehingga sustain dan berkembang.

Sebagai Organisasi nirlaba, APJII perlu  tata kelola organisasi yang disusun dengan baik agar setiap tujuan organisasi dapat terwujud secara efektif dan efesien serta transparansi kepada Anggotanya.  Sekarang ini APJII semakin memainkan peranan yang penting dalam tata Kelola Industri Internet Indonesia, sehingga diperlukan suatu solid organisasi yg agile dan adaptive.

B.  Pokok-Pokok Pikiran

Membangun dan menamamkan  Good Organization Governance (GOG) pada suatu organisasi merupakan keharusan untuk mendukung perkembangan organisasi yg sustainable. Secara konseptual Good Governance mengandung dua pemahaman:

1. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak anggota dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan Anggota untuk mencapai tujuan (Visi dan Misi), kemandirian, keberlanjutan (sustainable), dan keadilan (equality)
2. Kedua, aspek fungsional dari pengurusan dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut

C. Teori dan Definisi Good Organization Governace

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola atau to manage yang berarti mengatur, menyelenggarakan atau menjalankan, dan mengendalikan suatu organisasi, perusahaan, program atau proyek melalui suatu tatanan dan proses.

Pengertian pengelolaan dapat disamakan dengan pengertian manajemen yaitu: sebagai rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan untuk menetapkan agar tercapai tujuan organisasi atau institusi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya

Definisi Good Organization Governance adalah :

• Sistem atau peraturan yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan internal dan eksternal lain yang berkaitan satu sama lain dan juga dilihat sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan, pencapaian, dan penilaian kinerja Organ2 dalam Organisasi.
• Merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi untuk memaksimalkan nilai2 organisasi, meningkatkan kinerja dan kontribusi, serta menjaga keberlanjutan Organisasi secara jangka panjang
• Sebagai system tatakelola yang mencakup tatacara. mekanisme, dan prosedur yang baik dalam menyelenggarakan atau menjalankan operasional Organisasi dan administratif berdasarkan prinsip-prinsip dan ukuran akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), transparan, efisien, efektif, dan integritas. 

D.  Tujuan, Langkah-langkah dan indikator Pengelolaan Organisasi yang baik (GOG)

Pengelolaan bertujuan agar seluruh aset dan sumber daya yang tersedia dapat didayagunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh luaran (output) maupun hasil (outcome) yang diharapkan, setidaknya terdapat tiga tujuan umum dari pengelolaan sebagai berikut:

1. Mewujudkan visi dan misi organisasi, institusi atau kegiatan;
2. Memelihara keseimbangan dan meredam konflik diantara tujuan-tujuan,kepentingan atau sasaran yang saling bertentangan di dalam organisasi;
3. Menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal.

      Agar tujuan-tujuan pengelolaan tersebut dapat dicapai, diperlukan langkah-langkah Good Organization Governance sebagai berikut:

1. Menyusun strategi (Pengurus & Dewan Pengawas bersama)
2. Membuat batasan wewenang & tanggung jawab, uraian tugas, dan personal (Masing2 Pengurus dan Dewan Pengawas)
3. Menetapkan indikator, ukuran, target capaian, kriteria penilaian hasil kuantitatif & kualitas, dan batasan waktu (Pengurus & Dewan Pengawas bersama)
4. Melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan rencana aksi; (Dewan Pengawas)
5. Membuat Standar Prosedur Operasi (SPO); (Pengurus)
6. Menetapkan standar kerja berbasis efisiensi dan efektifitas dan membuat kiriteria penilaian. (Pengurus & Dewan Pengawas bersama)
7. Melakukan kegiatan kontrol, monitoring dan evaluasi (Dewan Pengawas)

      Sesuai dengan 8 indikator tatakelola yang baik (good organization governance), yaitu: berdasarkan

• Participation. Dimana ada keterlibatan Anggota dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui Organ Perwakilan Anggota (Dewan Pengawas) yang akan menyalurkan pendapatnya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
• Rule Of Law. Kerangka hukum atau aturan yang harus adil dan dilaksanakan tanpa memandang dia siapa dan jabatannya apa.
• Transparency. Transparasi dibangun atas dasar kebebasan memeroleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan anggota secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
• Responsiveness. Unit-unit pelayanan anggota harus cepat dan tanggap dalam menyampaikan/ pelayanan kepada anggota.
• Consensus Orientation. Berorientasi pada kepentingan Anggota yang lebih luas.
• Equality. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak dan pelayanan dan keadilan.
• Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
• Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan.

E.  Konsep Tahapan Utama dan Pilar dalam Tata Kelola di APJII

Fungsi pengelolaan dimaknai sebagai kumpulan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi, institusi atau kegiatan  yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia dengan tahapan sebagai berikut:.

• Planning (perencanaan) merupakan suatu Proses penyusunan rencana yang meliputi penetapan tujuan, prosedur, target, dan pemilihan alternatif atau opsi terbaik;
• Organizing (Pengorganisasian) Proses penggolongan, pembentukan kelompok, penyusunan uraian tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, mengatur berbagai aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menempatkan personil pada tiap kegiatan, menyediakan sarana prasarana, dan mendistribusikan wewenang kepada orang yang diberi tugas. Pengorganisasian adalah upaya menciptakan relasi inter-personal dan perilaku efektif di dalam organisasi agar tiap individu dapat bekerjasama di dalam tim guna mencapai tujuan organisasi, dan pada waktu yang sama tiap orang mendapatkan kepuasan kerja;
• Directing, Activating, Leading (mengarahkan, menggerakkan, memimpin) Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi;
• Monitoring dan Controling (mengawasi dan mengendalikan) mengawasi dan mengendalikan berbagai hubungan & interaksi serta kinerja tim agar sesuai dengan rencana, Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga luaran maupun hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada  tahap ini termasuk kegiatan mengukur, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja.

Dari 4 tahapan tersebut terlihat dewan pengawas dapat berperan langsung pada tahap a) dan d), sedangkan tahap b) dan c) merupan domain eksekutif atau pengurus, dewan pengawas tdk dapat terlibat langsung, yang bisa adalah fungsi advisory.

 text element

Organization governance stakeholders di APJII dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

• Pengurus: Sebagai salah satu unsur governance, dipimpin oleh ketua umum yang dipilih oleh seluruh anggota dalam Munas dan dibantu oleh Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan para Ketua Bidang sesuai dgn kebutuhan dan strategy untuk menjalankannya serta para pengurus wilayah yang ketaunya dipilih anggota wilayah masing dalam acara Muswil. Peran Pengurus melaksanakan Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang diturun kedalam Program kerja Tahunan dan peran Ketua Umum melalui kebijakan operasional sangat penting dalam memfasilitasi mekanisme pelaksanaan yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dihindari.
• Sektor Pengawas: Dewan Pengawas mencakup pengawasan yang mengawal GBPK dan memonitor operasionalnya pelaksanaan  serta aktif dalam interaksi dengan Anggota dan Pengurus. Sehingga aspirasi anggota dapat terkomunkasikan atau tersalurkan dengan baik.
• Anggota: Kelompok anggota  dalam konteks organisasi pada dasarnya elemen yang penting, mereka yang harus menerima pelayanan dari organisasi dan hak mereka harus terdeliver dgn baik dan adil.

Ketiga komponen tersebut harus selalu menjaga kesinergian sehingga konsep good organization governance bisa diselenggarakan. Good Organization Governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas good organization governance, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, Artinya saat ini pusat bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, anggota diwilayahpun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.